Mohammad Hekal: Lindungi Industri Tekstil dari Banjir Produk Impor

18-05-2025 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal bersama tim saat kunjungan kerja ke PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (16/5/2025). Foto: Eki/vel

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal meminta perhatian serius dari Pemerintah terhadap maraknya produk impor ilegal yang mengancam kelangsungan industri tekstil nasional. Dalam kunjungan kerja ke PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (16/5/2025), ia menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat.

 

“Penjaga gawang dari produk ilegal ini adalah Bea Cukai. Mereka harus terus mengawasi di perbatasan dan post-border agar tidak ada lagi pabrik tekstil yang tumbang karena banjirnya barang dari luar,” tegas Hekal kepada Parlementaria.

 

Ia juga menanggapi adanya tudingan impor ilegal di sejumlah pabrik tekstil, termasuk yang dikunjungi. Menurutnya, kunjungan ini menjadi upaya Komisi XI DPR untuk memastikan bahwa industri berjalan sesuai aturan yang berlaku.

 

“Kita ingin pastikan langsung ke lapangan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan pelanggaran. Dan sejauh ini, kondisi yang kita lihat cukup meyakinkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Hekal juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Bea Cukai dan kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan ekspor-impor yang berpihak pada pelaku industri dalam negeri.

 

“Yang mengusulkan tarif dan aturan masuk itu dari kementerian teknis. Tapi pengawasan pelaksanaannya di lapangan, terutama di perbatasan, ada di tangan Bea Cukai. Tugas ini sangat penting untuk menjaga industri lokal kita,” tegasnya. (eki/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...